Bupati Safaruddin: MCP Wujud Nyata Komitmen Pemerintah dalam Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Lima Puluh Kota, Diskominfo- - Korupsi bukan hanya merusak tatanan pemerintahan, tetapi juga menghambat pembangunan, memperlebar ketimpangan, serta menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hal ini disampaikan Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dalam saat membuka Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (KPK RI) bersama Pemerintah Daerah, di Aula Kantor Bupati Sarilamak, Selasa (20/8).

Dihadiri langsung oleh Kepala Kesatuan Tugas Korsup KPK Pencegahan Agus Priyanto, Kepala Kesatuan Tugas Korsup KPK Penindakan Mohammad Wirajaksa beserta Tim Korsup KPK, Sekretaris Daerah Herman Azmar, Asisten Sekretariat Daerah dan Kepala Perangkat Daerah, Camat  di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Lebih jauh Bupati Safaruddin mengatakan bahwa kerja sama antara Pemerintah Daerah dan KPK dalam hal ini sangatlah vital dan  Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik harus menjadi contoh dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, KPK dengan kewenangannya terus memberikan pendampingan, pengawasan, dan tindakan tegas untuk memastikan tidak ada celah terjadinya tindakan korupsi di setiap lini pemerintahan. "KPK bersama Pemerintah Daerah melalui MCP akan melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan, " kata Bupati Safaruddin.

Baca juga: Lewat CVC, Bea Cukai Berikan Dukungan Kepada Industri Dalam Negeri

Disini Bupati Safaruddin juga memaparkan bahwa Monitoring Center for Prevention (MCP) ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya di lingkungan pemerintahan daerah dan bukan hanya sekadar alat monitoring, tetapi juga sebagai panduan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. "Melalui rapat koordinasi ini, saya sangat berharap kita semua dapat merumuskan langkah-langkah konkret dan sinergis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi. Koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan KPK adalah kunci utama dalam membangun sistem untuk mencegah terjadinya praktik-praktik koruptif, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat." tegas Bupati Safaruddin.

Diakhir sambutannya Bupati Safaruddin mengajak seluruh peserta rapat untuk menjadikan kesempatan ini sebagai momentum dalam memperbarui komitmen untuk memberantas korupsi. "Mari kita buktikan kepada masyarakat bahwa kita serius dan tidak akan pernah berkompromi terhadap praktik-praktik korupsi, sekecil apapun itu, " pungkasnya.

Baca juga: Tentukan Badan Publik Paling Informatif, KI Sumbar Gelar Presentasi 3 Nominasi Terbaik Dari 9 Kategori

Disisi lain Kepala Kesatuan Tugas Korsup KPK Pencegahan Wilayah Aceh , Riau dan Sumatera Barat Agus Priyanto menekankan, dengan kehadiran Tim Korsup KPK di Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mampu memberikan kesempatan diskusi dan interaksi, dalam arti Pemerintah Daerah menyampaikan apa yang belum berproses dan hambatannya dimana. Dalam hal indikator Pencegahan biasanya berhubungan dengan Tata Kelola Aset Daerah. "Kalau ada permasalahan ditemukan, tim akan berusaha membantu menyelesaikan permasalahannya tersebut, oleh karena itu saat ini tim hadir lengkap, " ucap Agus Priyanto.

Agus Priyanto juga menjelaskan Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota  dan Sumatera Barat umumnya. KPK akan berusaha untuk mengurangi tindak korupsi dan memastikan keadilan dalam pengelolaan aset milik daerah. Kemudian, dalam pengembangan penyelesaian aset bermasalah KPK akan bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah melalui langkah sinkronisasi data aset, " tutup Agus Priyanto. (**).

Baca juga: Diplomasi Koster, World Resources Institute Dukung Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Bali